Kaltara berkisah Id, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus mendorong perencanaan yang matang dan terukur dalam mempersiapkan pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan. Penyusunan masterplan pusat pemerintahan menjadi salah satu langkah penting untuk menyiapkan fondasi pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan karakteristik wilayah perbatasan.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Seminar Pendahuluan Penyusunan Masterplan Pusat Pemerintahan CDOB Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan (UBT).
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam pembahasan, perencanaan pusat pemerintahan ditekankan tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung perkantoran, tetapi juga harus dirancang sebagai kawasan terpadu yang mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akses pelayanan publik, serta mengakomodasi kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Penyusunan masterplan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menyiapkan perencanaan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan kondisi faktual wilayah, kebutuhan masyarakat, serta arah pengembangan kawasan di masa mendatang.
Dari sisi teknis, kajian yang dilaksanakan LPPM UBT diharapkan mengedepankan profesionalitas dan objektivitas. Penentuan calon lokasi pusat pemerintahan perlu mengacu pada hasil kajian kelayakan, verifikasi lapangan, kesesuaian lahan, serta analisis yang didukung data akurat.
Aspek tata ruang dan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana. Kawasan pusat pemerintahan dirancang dengan pembagian zona yang jelas, meliputi zona inti pemerintahan, pelayanan publik, komersial, dan ruang terbuka hijau.
Seluruh kawasan tersebut diharapkan terintegrasi dengan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, drainase, pengelolaan limbah, dan kelistrikan, sehingga dapat menunjang aktivitas pemerintahan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain aspek teknis, identitas budaya masyarakat Dayak dan karakteristik wilayah perbatasan turut menjadi perhatian. Kearifan lokal diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam konsep kawasan dan desain arsitektur, sehingga pusat pemerintahan nantinya memiliki karakter yang selaras dengan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.
Dokumen yang disiapkan dalam pekerjaan ini mencakup masterplan kawasan, album gambar pradesain, visualisasi tiga dimensi (3D), serta video animasi sesuai dengan kerangka acuan kerja.
Perkuat Landasan Persiapan Daerah Otonom Baru
Pemprov Kaltara menegaskan bahwa Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan saat ini masih berstatus sebagai calon daerah otonom baru. Dengan demikian, penyusunan masterplan merupakan bagian dari persiapan administratif dan teknis untuk mendukung perumusan kebijakan yang terarah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat.
Koordinasi antara Pemprov Kaltara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Universitas Borneo Tarakan, dan elemen masyarakat dinilai penting untuk memastikan perencanaan disusun secara menyeluruh. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan pemerintahan, kondisi wilayah, aspek lingkungan, serta aspirasi masyarakat.
Melalui penyusunan masterplan yang matang, Pemprov Kaltara mendorong agar persiapan CDOB Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan memiliki landasan perencanaan yang kuat. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membuka peluang pengembangan wilayah perbatasan secara berkelanjutan.
Seminar pendahuluan tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menyiapkan perencanaan pusat pemerintahan yang terintegrasi serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa depan.(*)
About the Author
