Kaltaraberkisah.id, TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menuntaskan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Setelah seluruh pasal dibahas, regulasi tersebut kini akan memasuki tahap harmonisasi sebelum melanjutkan proses pembentukan menjadi peraturan daerah.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengatakan rampungnya pembahasan pasal demi pasal menjadi langkah penting dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada koperasi dan pelaku usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.
“Alhamdulillah pembahasan pasal per pasal Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil telah selesai kami tuntaskan. Kita ingin regulasi ini nantinya benar-benar memberikan manfaat nyata dan keberpihakan kepada masyarakat kecil,” ujarnya usai rapat lanjutan pansus yang digelar di Tarakan.
Rapat tersebut dibuka oleh Ketua Pansus II, Komarudin, S.Kom., M.H., sementara jalannya pembahasan dipimpin oleh Muhammad Nasir. Turut hadir anggota pansus lainnya, yakni Adinata, Maslan Abdul Latif, dan H. Rakhmad Sewa, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pembahasan lanjutan dimulai dari Pasal 56 hingga pasal terakhir dengan melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara, serta Biro Hukum Provinsi Kaltara.
Dalam forum tersebut, pansus dan OPD membahas berbagai poin strategis yang menjadi fondasi penguatan koperasi dan usaha kecil di Kalimantan Utara. Di antaranya kemudahan akses perizinan dan pembiayaan, perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil, penguatan kemitraan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan UMKM, hingga dukungan pemasaran serta transformasi digital usaha.
Muhammad Nasir menegaskan bahwa keberadaan regulasi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat daya saing koperasi dan UMKM di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.
Menurutnya, koperasi dan usaha kecil memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan ruang tumbuh yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
“Kita berharap perda ini nantinya mampu memperkuat koperasi dan UMKM lokal agar naik kelas, lebih mandiri, serta mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi saat ini,” katanya.
Setelah tahap pembahasan substansi selesai, Raperda tersebut akan memasuki proses harmonisasi untuk memastikan seluruh ketentuan yang diatur selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. DPRD Kaltara berharap regulasi ini dapat segera ditetapkan sehingga menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memperkuat sektor usaha kecil di Kalimantan Utara. (*)
About the Author
