Kaltaraberkisah.id, TANJUNG SELOR – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara menjaga keseimbangan komposisi belanja daerah agar Belanja Operasi tidak terlalu mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Agus Salim, dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pekan ini.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra mencatat realisasi Belanja Operasi mencapai Rp1,914 triliun atau 87,26 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,194 triliun. Belanja tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
Meski demikian, Agus Salim mengingatkan agar peningkatan Belanja Operasi tetap dilakukan secara terukur dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan.
“Belanja operasi harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah Provinsi juga perlu memastikan belanja operasi tidak semakin mendominasi struktur APBD sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang tetap terjaga,” ujarnya.
Menurut Fraksi Gerindra, pengelolaan APBD perlu diarahkan pada komposisi belanja yang lebih proporsional antara kebutuhan operasional pemerintahan dan belanja pembangunan. Dengan struktur anggaran yang seimbang, pemerintah dinilai akan memiliki ruang fiskal yang lebih optimal untuk membiayai program pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperluas pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan demikian, kebutuhan operasional pemerintahan tetap terpenuhi, sekaligus memberi ruang yang cukup bagi pembiayaan pembangunan dan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
