Kaltara berkisah.id, TANJUNG SELOR – Pernyataan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan di tengah kritik publik terhadap respons sejumlah kepala daerah di Kalimantan.
Di media sosial, respons Zainal mendapat perhatian setelah ia secara terbuka mengakui keterbatasan peralatan pemadam, sulitnya menangani kebakaran di lahan gambut, hingga tingginya biaya penanganan karhutla.
Sikap tersebut dinilai sebagian warganet lebih realistis karena berangkat dari kondisi di lapangan, sekaligus menekankan pentingnya tindakan nyata dalam menghadapi bencana.
Bahkan, salah satu komentar di TikTok menyebut pernyataan Gubernur Kaltara sebagai yang paling masuk akal dibandingkan respons kepala daerah lainnya. Meski demikian, penilaian tersebut merupakan opini warganet dan tidak serta-merta mewakili pandangan publik secara keseluruhan.
Di tengah persoalan karhutla yang belum sepenuhnya tertangani, keterbukaan mengenai kendala teknis dan keterbatasan sumber daya menjadi bagian penting dalam komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Zainal sendiri tidak menampik bahwa penanganan karhutla di Kaltara menghadapi tantangan serius, terutama di kawasan bergambut. Api yang terlihat padam di permukaan tanah bisa saja masih membara di bagian dalam dan kembali muncul sewaktu-waktu.
“Di atas itu dia padam, tetapi di dalam gambutnya kita tidak bisa pantau. Memang ada yang sudah padam, tiba-tiba muncul lagi. Karena itu gambut, susah diprediksi,” ujar Zainal saat menjelaskan tantangan yang dihadapi petugas pemadam.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses pemadaman tidak bisa dilakukan secara sederhana. Petugas harus memastikan titik api benar-benar terkendali agar kebakaran tidak kembali muncul setelah api di permukaan berhasil dipadamkan.
Akui Keterbatasan, Minta Petugas Tetap Bergerak
Selain persoalan karakteristik lahan gambut, keterbatasan sarana dan anggaran juga menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menangani karhutla.
Kaltara belum memiliki helikopter water bombing sendiri, sementara biaya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Namun, Zainal menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya pemadaman.
“Kalau dibilang peralatan, pasti ada kurang. Tetapi dengan kekurangan itu jangan diam. Kita gunakan alat-alat yang kita miliki saja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa penanganan karhutla tetap harus berjalan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia, sembari memperkuat koordinasi antarinstansi.
Zainal juga menginstruksikan agar laporan mengenai titik api segera ditindaklanjuti. Respons cepat dinilai penting untuk mencegah api meluas dan menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Turun Langsung ke Lokasi Kebakaran
Komitmen penanganan karhutla juga ditunjukkan melalui kehadiran Zainal di sejumlah lokasi kebakaran. Ia beberapa kali turun langsung untuk memantau proses pemadaman, termasuk di kawasan Selimau dan KM 12 Desa Gunung Sari, Kabupaten Bulungan.
Di lokasi tersebut, upaya penanganan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur terkait lainnya.
Zainal turut menekankan pentingnya keselamatan petugas yang bekerja di tengah kondisi lapangan yang berisiko. Koordinasi lintas instansi dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan kebakaran.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan atau instruksi dari pemerintah. Langkah nyata, kecepatan respons, kesiapan personel, dan dukungan sarana menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pemadaman.
Komunikasi Terbuka di Tengah Kritik Publik
Perhatian terhadap pernyataan Zainal memperlihatkan besarnya ekspektasi masyarakat terhadap kepala daerah dalam menghadapi bencana lingkungan.
Di tengah situasi darurat, publik tidak hanya menunggu penjelasan mengenai penyebab dan kendala penanganan, tetapi juga menginginkan kepastian bahwa pemerintah terus bekerja mencari solusi.
Keterbukaan mengenai keterbatasan dapat menjadi langkah awal membangun kepercayaan, selama disertai upaya konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dalam konteks karhutla di Kaltara, tantangan lahan gambut, keterbatasan peralatan, dan kebutuhan anggaran menjadi persoalan yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Dukungan pemerintah pusat, koordinasi antarlembaga, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dibutuhkan agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih efektif.
Pada akhirnya, penilaian terhadap kinerja kepala daerah tidak cukup berhenti pada pernyataan yang disampaikan kepada publik. Hasil penanganan di lapangan, kecepatan merespons laporan, perlindungan terhadap masyarakat, serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak berulang tetap menjadi tolok ukur utama.
About the Author
