Dialektik.id, TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat membuahkan hasil. Melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltara berhasil memperoleh dukungan program pembangunan sektor ketenagalistrikan senilai Rp471 miliar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dukungan tersebut menjadi angin segar bagi percepatan elektrifikasi di provinsi termuda di Indonesia itu, terutama untuk menjangkau kawasan perbatasan, pedalaman, terluar, dan terpencil yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses energi listrik.
Keberhasilan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang meminta jajaran Dinas ESDM bergerak cepat mencari solusi atas persoalan kelistrikan yang masih dihadapi masyarakat. Arahan itu kemudian ditindaklanjuti Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., bersama tim melalui serangkaian koordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Langkah tersebut dilakukan mengingat masih terdapat sekitar 7.956 kepala keluarga (KK) di Kalimantan Utara yang belum menikmati layanan listrik, serta sekitar 60 desa yang hingga kini belum memperoleh pasokan listrik secara memadai.
Dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Dr. Ferdy memaparkan secara rinci kondisi riil kelistrikan di Kalimantan Utara. Ia menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi daerah perbatasan, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, hingga tingginya biaya pembangunan jaringan listrik di wilayah-wilayah terpencil.
Tak hanya menyampaikan persoalan, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan sejumlah strategi percepatan elektrifikasi. Pemerintah provinsi menargetkan permasalahan kelistrikan di Kalimantan Utara dapat diselesaikan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun ke depan sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.
Upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara mendapat respons positif dari Kementerian ESDM. Kunjungan yang dilaksanakan atas arahan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara itu memperoleh apresiasi dari tiga direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang menilai pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di sektor energi.
Pemerintah Pusat juga menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Utara karena dinilai sejalan dengan Program Strategis Nasional, khususnya dalam mewujudkan pemerataan akses energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Dari hasil koordinasi tersebut, Kalimantan Utara berhasil memperoleh tiga program prioritas dengan total nilai mencapai Rp471 miliar. Program tersebut meliputi perluasan jaringan listrik di 62 lokasi dengan nilai sekitar Rp200 miliar, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu di 16 lokasi senilai sekitar Rp250 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 3.600 rumah tangga dengan nilai sekitar Rp21 miliar.
Seluruh program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalimantan Utara. Selain memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat, dukungan ini juga diyakini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan, pedalaman, terluar, dan terpencil. (*)
About the Author
