Kaltaraberkisah.id, Tanjung selor-Penutupan galian C ilegal di Kalimantan Utara memantik polemik. Di satu sisi, aparat menegakkan aturan. Di sisi lain, sopir truk dan masyarakat terdampak mengeluh—ekonomi tersendat, pembangunan ikut tersendat.
Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltara, Fajar Mentari, angkat bicara. Ia mengingatkan: jangan salah kaprah menilai.
Dalam hukum, ada asas erga omnes—setiap aturan yang sudah diundangkan dianggap diketahui semua orang. Artinya, ketika tambang ilegal dilarang, maka tidak ada alasan untuk tetap beroperasi.
“Kalau aturan sudah jelas, tidak tepat jika aparat justru disalahkan saat pelanggaran masih terjadi,” tegasnya.
Menurut Fajar, publik perlu memahami satu hal mendasar: aparat bukan peramal. Mereka tidak bisa mendeteksi semua pelanggaran sebelum terjadi.
Kalau itu mungkin, tak akan ada pencurian, begal, atau kecelakaan. Fakta di lapangan? Pelanggaran sering terjadi di luar jangkauan pengawasan langsung.
Masalahnya, persepsi publik kerap terburu-buru. Satu pelanggaran langsung dianggap bukti aparat gagal. Padahal, itu tindakan oknum—bukan cerminan keseluruhan.
Logikanya sederhana: satu kesalahan tidak otomatis menggugurkan sistem yang berjalan.
“Jangan sedikit-sedikit menyalahkan aparat. Kita harus objektif dan bijak,” ujarnya.
Namun di sisi lain, ia juga tidak menutup mata. Dampak ekonomi itu nyata. Banyak masyarakat menggantungkan hidup di sektor ini.
Solusinya? Penegakan hukum tetap jalan. Tapi pemerintah juga wajib hadir memberi alternatif—agar masyarakat tetap bisa bekerja secara legal dan berkelanjutan.
Hukum ditegakkan. Rakyat dilindungi. Keduanya harus berjalan beriringan. (*)
About the Author
